Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Financiación Activos intangibles Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Reglamento del Gobierno Nº 13 de 2004 relativas al nombre, Registro y Uso de la variedad original para la Construcción de esenciales derivados de variedades. Gaceta del Estado de 2004, N° 30, Indonesia

Atrás
Versión más reciente en WIPO Lex
Detalles Detalles Año de versión 2004 Fechas Entrada en vigor: 17 de marzo de 2004 Adoptado/a: 17 de marzo de 2004 Tipo de texto Normas/Reglamentos Materia Patentes (Invenciones), Protección de las obtenciones vegetales Notas © 2010. PT Justika Siar Publika (www.hukumonline.com / en.hukumonline.com)

Documentos disponibles

Textos principales Textos relacionados
Textos principales Textos principales Indonesio Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial        

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

PENAMAAN, PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS ASAL UNTUK PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN ESENSIAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial.

Mengingat:

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMAAN, PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS ASAL UNTUK PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN ESENSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor PVT, terhadap Varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan.

2.

Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri Varietas Hasil Pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

3.

Varietas Tanaman, yang selanjutnya disebut Varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

4.

Pemuliaan Tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu Varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan Varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih Varietas yang dihasilkan.

5.

Varietas Asal adalah Varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial yang meliputi varietas yang mendapat PVT dan Varietas yang tidak mendapat PVT tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.

6.

Varietas Turunan Esensial adalah varietas hasil perakitan dari Varietas Asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga Varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat-sifat Esensial dari Varietas Asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan Varietas Asalnya dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.

7.

Varietas Lokal adalah Varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara.

8.

Varietas Hasil Pemuliaan adalah Varietas yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan tanaman.

9.

Penamaan Varietas yang diberi PVT adalah kegiatan memberi nama kepada Varietas yang akan dimintakan PVT kepada Kantor PVT sebagai identitas Varietas yang bersangkutan.

10.

Penamaan Varietas yang tidak diberi PVT adalah kegiatan memberi nama kepada Varietas Lokal dan Varietas Hasil Pemuliaan yang tidak diberi PVT, sebagai identitas Varietas yang bersangkutan dan pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan untuk keperluan perolehan manfaat ekonomi bagi pemiliknya.

11.

Pendaftaran Varietas adalah kegiatan mendaftarkan suatu Varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai Varietas Lokal, Varietas yang dilepas dan Varietas Hasil Pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara Varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau penggunanya.

12.

Menteri adalah Menteri Pertanian.

13.

Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN ESENSIAL

Pasal 2

(1)

Pembuatan Varietas Turunan Esensial dari Varietas Asal harus memenuhi dua syarat:

a.

melalui metode seleksi tertentu; dan

b.

sifat Varietas Asal tetap dapat dipertahankan.

(2)

Metode seleksi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

mutasi alami;

b.

mutasi induksi;

c.

seleksi individual Varietas yang sudah ada;

d.

silang balik;

e.

variasi somaklonal; dan/atau

f.

rekayasa genetik.

(3)

Sifat Varietas Asal yang dapat dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai metode seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penghitungan persentase sifat Varietas Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi terkait.

Pasal 3

(1)

Varietas Asal yang digunakan untuk membuat Varietas Turunan Esensial dapat berupa:

a.

Varietas Lokal; atau

b.

Varietas Hasil Pemuliaan, baik yang diberi maupun tidak diberi PVT.

(2)

Varietas Lokal atau Varietas Hasil Pemuliaan yang tidak diberi PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi nama dan didaftar terlebih dahulu oleh Kantor PVT sebelum digunakan sebagai Varietas Asal untuk membuat Varietas Turunan Esensial.

BAB III

PENAMAAN, PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS LOKAL UNTUK PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN ESENSIAL

Bagian Kesatu

Penamaan dan Pendaftaran

Pasal 4

Penamaan Varietas Lokal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

mencerminkan identitas Varietas Lokal yang bersangkutan;

b.

tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu Varietas Lokal;

c.

tidak telah digunakan untuk nama Varietas yang sudah ada;

d.

tidak menggunakan nama orang terkenal;

e.

tidak menggunakan nama alam;

f.

tidak menggunakan lambang negara; dan/atau

g.

tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari Varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

Pasal 5

(1)

Bupati/Walikota atau Gubernur bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal di wilayahnya memberikan nama Varietas Lokal berdasarkan persyaratan penamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2)

Bupati/Walikota atau Gubernur mendaftarkan Varietas Lokal yang telah diberi nama kepada Kantor PVT.

(3)

Kantor PVT mendaftar Varietas Lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam Daftar Umum PVT dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran disampaikan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur.

(4)

Dalam hal nama Varietas Lokal tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Kantor PVT memberikan saran perbaikan nama Varietas Lokal tersebut secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran disampaikan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur.

(5)

Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal saran perbaikan nama Varietas Lokal dari Kantor PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati/Walikota atau Gubernur tidak memberikan tanggapan, maka pendaftaran tersebut dianggap ditarik kembali.

Pasal 6

Kantor PVT mengumumkan penamaan dan pendaftaran Varietas Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam Berita Resmi PVT.

Pasal 7

Kantor PVT memberikan nama dan mendaftar Varietas Lokal yang sebaran geografisnya meliputi lintas propinsi serta mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penamaan dan pendaftaran Varietas Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 9

(1)

Setiap orang atau badan hukum yang akan menggunakan suatu Varietas Lokal sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial wajib membuat perjanjian terlebih dahulu dengan Bupati/Walikota, Gubernur, atau Kantor PVT yang mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal yang bersangkutan.

(2)

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dihadapan notaris.

(3)

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat ketentuan mengenai:

a.

nama dan alamat atau tempat kedudukan orang atau badan hukum pembuat Varietas Turunan Esensial;

b.

hak dan kewajiban para pihak;

c.

cara penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di antara para pihak.

(4)

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengatur tentang imbalan bagi masyarakat pemilik Varietas Asal yang diperoleh dari Varietas Turunan Esensial yang bahan dasarnya Varietas Lokal.

Pasal 10

(1)

Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengatur tentang imbalan bagi pemilik Varietas Asal, maka imbalan tersebut digunakan untuk:

a.

peningkatan kesejahteraan masyarakat pemilik Varietas Lokal; dan

b.

konservasi Varietas Lokal yang bersangkutan dan upaya-upaya pelestarian plasma nutfah di daerah tempat Varietas Lokal tersebut.

(2)

Bupati/Walikota, Gubernur atau Kantor PVT yang mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal melaksanakan penggunaan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Dalam hal Varietas Turunan Esensial yang Varietas Asalnya berasal dari Varietas Lokal akan dimohonkan PVT ke Kantor PVT, selain salinan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib disertakan dokumen lainnya yang dipersyaratkan bagi permohonan PVT.

BAB IV

PENAMAAN, PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS HASIL PEMULIAAN UNTUK PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN ESENSIAL

Bagian Kesatu

Penamaan dan Pendaftaran

Pasal 12

(1)

Setiap Varietas Hasil Pemuliaan yang akan digunakan sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial harus diberi nama yang merupakan identitas Varietas yang bersangkutan.

(2)

Penamaan Varietas Hasil Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.

mencerminkan identitas Varietas Hasil Pemuliaan yang bersangkutan;

b.

tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai, atau identitas suatu Varietas Hasil Pemuliaan;

c.

tidak telah digunakan untuk nama Varietas yang sudah ada;

d.

tidak menggunakan nama orang terkenal;

e.

tidak menggunakan nama alam;

f.

tidak menggunakan lambang negara; dan/atau

g.

tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari Varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

Pasal 13

(1)

Pemilik Varietas Hasil Pemuliaan yang akan digunakan sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial harus memberikan nama Varietas tersebut dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

(2)

Pemilik Varietas Hasil Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mendaftarkan Varietas Hasil Pemuliaannya kepada Kantor PVT.

(3)

Kantor PVT mendaftar Varietas Hasil Pemuliaan yang bersangkutan dalam Daftar Umum PVT dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran disampaikan oleh pemilik Varietas Hasil Pemuliaan.

(4)

Dalam hal nama Varietas Hasil Pemuliaan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Kantor PVT memberikan saran perbaikan nama Varietas Hasil Pemuliaan tersebut secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran disampaikan oleh pemilik Varietas Hasil Pemuliaan.

(5)

Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal saran perbaikan nama Varietas Hasil Pemuliaan dari Kantor PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilik Varietas Hasil Pemuliaan tidak memberikan tanggapan, maka pendaftaran tersebut dianggap ditarik kembali.

Pasal 14

Kantor PVT mengumumkan penamaan dan pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam Berita Resmi PVT.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penamaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 16

(1)

Setiap orang atau badan hukum yang akan menggunakan suatu Varietas Hasil Pemuliaan untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial wajib membuat perjanjian terlebih dahulu dengan pemilik Varietas Hasil Pemuliaan tersebut.

(2)

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat di hadapan notaris.

(3)

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:

a.

nama dan alamat atau tempat kedudukan para pihak;

b.

hak dan kewajiban para pihak;

c.

cara penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di antara para pihak.

(4)

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengatur tentang imbalan bagi pemilik Varietas Hasil Pemuliaan.

(5)

Dalam hal pemilik Varietas Hasil Pemuliaan bukan pemulia Varietas yang bersangkutan, perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap menjamin hak pemulia yang bersangkutan untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari Varietas Turunan Esensial tersebut.

Pasal 17

Dalam hal Varietas Turunan Esensial yang Varietas Asalnya berasal dari Varietas Hasil Pemuliaan akan dimohonkan PVT ke Kantor PVT, selain salinan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib disertakan dokumen lainnya yang dipersyaratkan bagi permohonan PVT.

BAB V

SISTEM DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI PVT

Pasal 18

(1)

Kantor PVT menyelenggarakan Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi PVT untuk kepentingan penamaan dan pendaftaran Varietas yang ada di seluruh Indonesia, baik Varietas Lokal maupun Varietas Hasil Pemuliaan yang diberi dan yang tidak diberi PVT.

(2)

Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi dari Varietas Lokal yang ada di seluruh Indonesia dan instansi Pemerintah Daerah yang mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal, serta data dan informasi Varietas Hasil Pemuliaan baik yang diberi maupun yang tidak diberi PVT.

(3)

Data dan informasi Varietas Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi nama Varietas, bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, batang, daun, bunga, buah, biji, sifat-sifat khusus, kebiasaan tumbuh, sebaran geografis, gambar dan/atau foto, masyarakat pemilik Varietas Lokal, dan tanggal pendaftaran.

(4)

Data dan informasi mengenai Varietas Hasil Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi nama Varietas, bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, batang, daun, bunga, buah, biji, silsilah atau asal usul Varietas, kebiasaan tumbuh, gambar dan/atau foto yang dibuat dalam deskripsi, nama pemiliknya, nama pemulianya, metode pemuliaan, waktu dilaksanakan kegiatan pemuliaan, serta tanggal pendaftaran.

Pasal 19

Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan informasi Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat memintanya kepada Kantor PVT.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, penamaan dalam rangka pelepasan Varietas yang diajukan kepada Badan Benih Nasional dan belum memperoleh keputusan pelepasan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman yang berkaitan dengan Penamaan Varietas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 17 Maret 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 17 Maret 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 30


Legislación Implementa (1 texto(s)) Implementa (1 texto(s))
Datos no disponibles.

N° WIPO Lex ID059